Kejari Sampang Berikan Bitmatkum Terhadap Masyarakat di Kecamatan Kedungdung

Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Bitmatkum) di Aula Kantor Kecamatan Kedungdung. Selasa (24/05/2022) 

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejari Sampang Imang Job Marsudi, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Achmad Wahyudi , S.H., M.H., Jaksa Fungsional Akhmad Misjoto, S.H., M.H., Camat Kedungdung Muhammad Sulhan S.Sos., MM., Para staf Intelijen Kejari Sampang, Kapolsek Kedungdung Bagus, Danramil Kedungdung M.Sueb, S.H., serta Kepala Desa dan Perangkat Desa se - Kecamatan Kedungdung. 

Baca juga: JPU Tuntut Terdakwa PT TFI Bayar Rp 100 Miliar Dalam Kasus Jiwasraya

Dalam Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) sambutan sekaligus pembukaan kegiatan disampaikan langsung oleh Camat Kedungdung yang menyampaikan, bahwa berterimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sampang dan Rombongan yang sudah meluangkan waktu hadir untuk memberikan materi. 

"Berterimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sampang dan Rombongan yang sudah meluangkan waktu hadir untuk memberikan materi dengan pengelolaan dan penggunaan Keuangan Desa di Kantor Kecamatan Kedungdung", sambutannya

Baca juga: Bersama Jaksa Agung, Kejati Jatim Ekspose Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif

Dilanjutkan oleh Kajari Sampang Imang Job Marsudi, SH. MH., pihaknya merasa senang dan bersyukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri kegiatan pada pagi ini. 

"kami berterimakaih kepada Pak Camat dan Staf Kec.Kedungdung yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini", ungkapnya 

Baca juga: Semarak Ramadhan Kejari dan IAD Kota Kediri Gelar Bakti Sosial dan Bagikan 300 Takjil Gratis

Pihaknya juga sudah lama menunggu momentum kegiatan hari ini yang sudah cukup lama direncanakan akan tetapi karena Pandemi Covid-19 harus lebih bersabar mununggu kegiatan ini berlangsung.

Pemateri acara tersebut diisi oleh Achmad Wahyudi, SH. MH, yang memberikan pemahaman agar terhindar dari tindak pidana korupsi dalam menjalankan Pemerintahan Desa. 

Baca juga: Wakil Jaksa Agung RI Berikan Pelayanan kepada Masyarakat Dengan Memperbaiki Sistim Pelayanan yang Lebih Agile Tidak Diskriminasi Lebih Adil dan Nyaman Memiliki Kepastian Hukum Serta Berbasis IT

"Untuk melakukan pembangunan di Desa mengenai peraturan laporan administrasi pertanggungjawaban mengenai penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan Desa, oleh karena itu untuk pengoptimalkan tidak terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan adanya Tindak Pidana Korupsi di Desa yang harus digunakan untuk kemakmuran Masyarakat di Desa sehingga menumbuhkan ekonomi di Desa yang baik", imbuhnya

Ditambahkan Achmad dalam melakukan pembangunan di Desa harus ada perencanaan yang bagus agar dapat menghasilkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bukti-bukti pendukung sehingga dikemudian hari jika ada temuan oleh penegak hukum bisa dipertanggungjawabkan. (Huz/Full) 

Baca juga: Menko Polhukam Launching Balai Rehabilitasi Adhyaksa Al-Hidayat Sampang